Jokowi menitipkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty alias pengampunan pajak.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani buka suara soal rasio utang yang ditargetkan tembus 40% dalam RKP 2025.

Pemerintah merancang nilai tukar rupiah terjaga dalam kisaran Rp15.000-Rp15.400 per dolar AS pada 2025.

Bappenas dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mencatat 7 arah kebijakan belanja 2025 yang artinya dijalankan pemerintahan baru.

Target rasio utang pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025 di era pemerintahan Prabowo-Gibran naik ke level 40%.

Target tingkat kemiskinan tersebut jauh menurun dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 yang tercatat mencapai 9,36%.

Perpres No. 84/2023 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2024 diundangkan dan mulai berlaku pada 29 Desember 2023.

Berikut adalah daftar 44 proyek prioritas strategis/major project dalam RKP tahun 2024 berdasarkan lampiran III Perpres No. 52/2023.

Bappenas mengatakan 5 poin ini diharapkan dapat mencapai sasaran rencana kerja pemerintah (RKP) 2023.

Sejumlah agenda digelar Senin (4/11/2019), di antaranya adalah penyampaian keterangan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai evaluasi kinerja 2019.

Sejumlah agenda digelar Senin (4/11/2019), di antaranya adalah penyampaian keterangan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai evaluasi kinerja 2019.

Setelah melalui proses cukup lama, akhirnya DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Jateng Tahun 2018-2023 menjadi…

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 adalah Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA--Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dengan menerbitkan tata cara penyusunan…

Pemerintah daerah diminta mengajukan program yang betul-betul prioritas guna dibiayai pemerintah pusat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

Hasil evaluasi sementara pencapaian kinerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Utara hanya mencapai 80% sepanjang 2015.