Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengajak para gubernur agar menjadi mentor sekaligus contoh bagi kabupaten maupun kota…

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan telah mencabut 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk memperpendek alur birokrasi yang panjang.

Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo berkeluh kesah mengenai perizinan di sejumlah instansi pemerintah yang masih menghambat akselerasi. Kisah perizinan di era pemerintahan Presiden…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong para sekretaris daerah (Sekda) untuk meningkatkan tata kelola birokrasi di daerah. Sekda sebagai…

Lembaga Adminsitrasi Negara menggelar seminar internasional bertemaa membangun pemerintahan kelas dunia, Senin (21/18/2017). Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) Adi…

Hampir semua aparatur sipil di Indonesia belum memiliki sense of crisis sebagai dasar menjalankan reformasi birokrasi sekaligus mencegah terjadinya korupsi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melaksanakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 82 Kementerian dan Lembaga (K/L) di…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melaksanakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 34 Provinsi se-Indonesia untuk tahun…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat memperbaiki sistem remunerasi sebagai bagian dari…

Pemerintah diharapkan lebih mendorong pencapaian sasaran reformasi birokrasi dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Presiden Joko Widodo meminta menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyederhanakan regulasi, memperluas jangkauan bantuan hukum, dan mengembangkan polmas untuk…

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengingatkan jajaran Kementerian Sosial melakukan reformasi birokrasi secara konsisten yang merupakan…

Presiden Joko Widodo berjanji menekan habis-habisan inefisiensi di tubuh birokrasi dengan memotong prosedur surat pertanggunjawaban.

Pemerintah harus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar dapat melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dan berkelanjutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak pemerintah untuk menertibkan rangkap jabatan birokrat sebagai komisaris perusahaan pelat merah karena rentan konflik kepentingan.