Setidaknya ada enam pekerjaan rumah terkait pelaksanaan amanat UU Cipta Kerja yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
J.P. Morgan menyarankan pemerintah Indonesia meniru reformasi birokrasi yang dilakukan oleh India pada 2022 hingga kini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
BlackRock dan Fidelity menilai bahwa Indonesia dan India akan memainkan peran lebih besar dan menjadi pilihan investor karena demografi dan prospek ekonominya.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai reformasi yang sudah berjalan di Indonesia sejak 21 Mei 1998, masih jauh dari harapan, bahkan lebih parah dari Orba.
Menpan RB Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal bukan karena semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding.
Wapres menilai sistem birokrasi memegang peranan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga penataan dan standardisasi diperlukan.