DPR telah mengesahkan RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Kamis.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) No.19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam rapat paripurna pada Kamis (19/9/2024).

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam rapat paripurna pada Kamis (19/9/2024).

DPR RI akan menggelar sidang paripurna pada hari ini, Kamis (19/9/2024) untuk mengesahkan UU Wantimpres hingga UU Kementerian Negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan dirinya menjadi Wantimpres, menekankan ingin kembali ke Solo.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk bergabung menjadi anggota Wantimpres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan pemerintahan tidak setuju untuk mengubah Dewan Pertimbangan Presiden diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah sebanyak 52 DIM terkait RUU Wantimpres.

Presiden Jokowi mengaku bahwa rencana untuk pulang ke Solo saat pensiun setelah masa baktinya selesai pada Oktober 2024 mendatang belum berubah.

Revisi Undang-undang (UU) No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dikhawatirkan akan melanggar ketentuan konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu.

Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) menghapus syarat memiliki keahlian khusus bagi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Revisi UU Wantimpres dikritik pakar karena bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan koalisi Prabowo

Revisi UU Wantimpres yang akan dikebut DPR dalam sebulan menuai polemik

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai usulan RUU Wantimpres itu menempuh proses yang secepat kilat.

DPR akan mengebut pembahasan revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden agar rampung sebelum masa tugas berakhir pada Oktober 2024.

Jokowi mengembalikan secarap penuh keputusan rencana perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi DPA kepada DPR