Menurut Indef, tax amnesty jilid III tidak akan signifikan mengungkap harta 'pengemplang' pajak, sehingga hanya menjadi cara instan mencari penerimaan negara.

Kalangan pengusaha mengakui program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak terlalu ideal karena memaklumi pelanggaran.

Di tengah riuh penolakan PPN naik jadi 12%, muncul rencana penyelenggaraan tax amnesty jilid III untuk 'mengampuni' para pengemplang pajak.

Dua kali pelaksanaan tax amnesty terbukti tidak mendongkrak rasio pajak, bahkan tetap tidak mencapai target RPJMN. Kini, muncul wacana Tax Amnesty jilid III.

Sayangnya, kebijakan tax amnesty yang berulang membuat wajib pajak berpikir untuk apa patuh, karena nantinya akan ada pengampunan kembali.

Komisi XI DPR Misbakhun memastikan akan terdapat Tax Amnesty Jilid III seiring masuknya RUU Pengampunan Pajak ke dalam usulan Prolegnas Prioritas 2025.

Pemerintah mengindikasikan akan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025.

Jokowi menitipkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty alias pengampunan pajak.

DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Komisi XI DPR mengusulkan RUU Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, membuka peluang munculnya program tax amnesty jilid tiga.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, tax ratio tetap berkutat di kisaran 10% walaupun ada program tax amnesty jilid II dan kenaikan tarif pajak.

Pemerintah telah menetapkan berbagai macam program untuk menarik dana konglomerat. Hasilnya tidak ada satupun yang berhasil secara optimal.

Pada tahun pertama, Prabowo akan menjalankan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Jokowi, termasuk soal siasat memburu pajak orang kaya.

Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengkritisi kebijakan tax amnesty yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hari ini, Kamis (4/1/2024), majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan membacakan vonis terhadap Rafael Alun. Berikut fakta-fakta di kasus Rafael Alun

Ganjar mengaku diminta oleh sejumlah pengusaha yang ikut aturan tax amnesty alias pengampunan pajak untuk membereskan masalah ketidakpastian hukum.