Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, tax ratio tetap berkutat di kisaran 10% walaupun ada program tax amnesty jilid II dan kenaikan tarif pajak.

Pemerintah telah menetapkan berbagai macam program untuk menarik dana konglomerat. Hasilnya tidak ada satupun yang berhasil secara optimal.

Family office akan mempertaruhkan kredibilitas pasar keuangan karena rentan dimanfaatkan pelaku pencucian uang dan pengemplang pajak.

Pada tahun pertama, Prabowo akan menjalankan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Jokowi, termasuk soal siasat memburu pajak orang kaya.

Hari ini, Kamis (4/1/2024), majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan membacakan vonis terhadap Rafael Alun. Berikut fakta-fakta di kasus Rafael Alun

Ganjar mengaku diminta oleh sejumlah pengusaha yang ikut aturan tax amnesty alias pengampunan pajak untuk membereskan masalah ketidakpastian hukum.

Debat tentang rasio pajak antara Gibran dan Mahfud MD membuka diskursus publik tentang posisi stategis penerimaan pajak dalam struktur APBN.

Mahfud MD kritik habis soal program tax amnesty yang pernah diikuti oleh Prajogo Pangestu dan Anthoni Salim.

Cawapres Mahfud MD menyebut, implementasi tax amnesty tidak memberikan hasil yang jelas kepada negara. Berikut daftar konglomerat yang ikut program tax amnesty

Cawapres Nomor Urut 2 Mahfud MD menyindir program Presiden Jokowi soal program tax amnesty yang tak jelas hasilnya.

Keikutsertaan Rafael Alun Trisambodo dalam program tax amnesty tidak akan membebaskannya dari jerat tindak pidana pencucian uang.

Kemenkeu mencatat Nilai investasi pada instrumen SBN dari harta peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) cukup terbatas.

Dalam eksepsinya, Rafael Alun berargumen bahwa hartanya mendapatkan imunitas atau 'kebal hukum' karena telah diikutsertakan dalam Tax Amnesty.

Tidak sampai 0,02 persen penduduk Indonesia yang menerima tarif pajak tertinggi yakni 35 persen, tetapi setoran pajak mereka mencapai triliunan rupiah.

Pakar Pajak DDTC Darussalam meminta pemerintah sebaiknya tidak mengulang Tax Amnesty atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pemerintah memperpanjang batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/investasi peserta program pengungkapan sukarela atau PPS hingga mei 2023.