Pasal 37 dari Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mengindikasikan akan adanya Tax Amnesty jilid ke-2 yang ingin dilakukan pemerintah.

Sebelum melakukan tax amnesty, pemerintah lebih tepat untuk memiliki data masif (big data) dalam bentuk bank data pajak. Itulah kenapa program tax amnesty dianggap kurang…

Kalau publik jeli mencermati argumentasi pemerintah dan substansi dalam sunset policy, kebijakan ini hanya dalih untuk memfasilitasi wajib pajak yang asetnya ketahuan lewat…

Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara soal isu Tax Amnesty jilid II dalam dalam Reformasi Perpajakan atau RUU KUP.

Yang harusnya dilakukan itu otoritas pajak adalah penyidikan atau pemeriksaan mendalam sampai mendapat hak negara yg belum dibayar oleh penghindar pajak.

Pengusaha menilai Sunset Policy hanya salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan. Masih banyak faktor lain salah satunya reformasi di internal Ditjen Pajak Kementerian…

Upaya pemerintah untuk mendulang penerimaan melalui Sunset Policy, yang dirumuskan di dalam Revisi Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP),…

Rizal Ramli mengingatkan bahwa apabila pemerintah serius ingin membuat perekonomian nasional meroket, sebaiknya fokus untuk memompa daya beli masyarakat bawah.

Kebijakan peme­rin­tah un­tuk meng­ha­pus sanksi administrasi per­­­pa­jak­an sebesar 200% dari Pajak Penghasilan wajib pa­jak peserta Tax Amnesty 2016, menjadi jalan tengah…

Begini kelanjutan program pengampunan pajak.

Pemberian amnesti harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil, tidak hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar.

Lewat sunset policy (Versi Menko Perekonomian Tax Amnesty), pemerintah sepertinya ingin mengulang kisah sukses tahun 2008 silam, saat penerimaan pajak bisa tembus di atas…

Pemerintah lebih baik membuat Program Pengungkapan Aset Sukarela (Voluntary Disclosure Program) dengan tetap mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi.

Fauzi menilai, kebijakan tax amnesty hanya menguntungkan kalangan pengusaha kelas atas. Padahal, pelaku UMKM terus dikenakan pajak.

Kebijakan tax amnesty jilid II tak akan menyelesaikan persoalan struktural dalam pemungutan pajak pemerintah. Sebaliknya, kebijakan ini dianggap kontraproduktif dan berpotensi…