Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pemerintah telah menyiapkan rancangan zonasi pembangunan Ibu Kota baru. Dalam rancangan…

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa ground breaking pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan…

Untuk penguatan ekonomi, lanjutnya, maka peluang dan akses permodalan dan pekerjaan harus lebih luas lagi.

Pekerjaan rumah pemerintah ke depan sebagai negara berpendapatan menengah adalah mendorong orang-orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga yang miskin bisa keluar…

Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro memperkirakan dalam periode 2022—2024, konstruksi pembangunan infrastruktur, perumahan dan fasilitas komersial untuk…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ajukan pembangunan sejumlah infrastruktur baru kepada pemerintah pusat.

Rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi rata-rata 5,4 persen-6 persen per tahun.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen-6 persen…

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan masih dibutuhkan kajian mendalam terkait penentuan lokasi…

Empat provinsi seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan, menjadi alternatif untuk lokasi ibu kota pemerintahan yang baru.

Pemerintah mengusulkan pembentukan Indonesia IFAD South-South & Triangular Cooperation Facility guna memperkuat kemitraan dengan negara-negara Pasifik.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa dari 35 provinsi yang ada, saat ini baru 19 provinsi yang memiliki Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals.

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menyisakan tanda tanya bagi masyarakat terkait dengan nasib Jakarta kemudian hari.

Estimasi total pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mencapai Rp466 triliun dengan lama proses pemindahan kurang lebih lima tahun.

Sisi kerugian ekonomi yang diakibatkan pada 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, dan diperkirakan saat ini nilai kerugian ekonomi mencapai Rp100 triliun per tahun.