“Saya sudah mencoba mengumpulkan pengetahuan. Saya mudah-mudahan dalam waktu dekat dibentuk badan otorita,” katanya di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).

Rencana Presiden Joko Widodo mengenai pemangkasan lapisan eselon di pemerintahan diyakini diterima birokrat.

Bappenas menilai regulasi investasi yang rumit menurunkan peringkat Indonesia untuk daya saing ekonomi global dari posisi 45 ke 50, menurut World Economic Forum WEF 2019.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menyatakan seturut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data ndonesia,…

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan pembangunan ibu kota negara sebagai pusat pengembangan digital.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada banyak peluang bisnis yang bisa digarap para pengembang di ibu kota yang baru…

Menteri PPN/Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan penerapan teknologi pemanfaatan bambu maupun tanaman lain sebagai sumber energi pembangkitan tidak hanya dilakukan…

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan keinginannya untuk membangun istana negara di Jayapura, Papua tahun 2020.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan pada 2024 saham infrastruktur harus mencapai 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Salah satu janji yang disampaikan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma'ruf Amin saat debat Calon Presiden dan Cawapres pada Pilpres 2019 beberapa waktu lalu adalah…

Sejumlah upaya mitigasi seperti sistem peringatan dini dan perbaikan sistem irigasi akan jadi fokus pemerintah untuk mencegah kerugian besar akibat bencana alam dan kekeringan.

Ibu kota pengganti Jakarta di Kaltim nantinya akan dikembangkan sebagai kota baru berbasis konsep "smart, green, beautiful dan sustainable" termasuk di dalamnya forest city,…

Pemerintah akan membangun infrastruktur awal yakni induk kota dengan lahan seluas 40.000 hektare dari total kebutuhan lahan 180.000 hektare.

Yang dipindahkan hanya pusat pemerintahan, sedangkan pusat bisnis dan ekonomi tetap berada di Jakarta.

Tanah yang disediakan untuk pembangunan ibu kota baru nantinya akan menjadi milik negara.