Relawan Pro Jokowi (Projo) belum mengetahui jika Presiden Jokowi ingin jadi kader bahkan Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan menggelar konferensi pers pada sore ini pukul 16.30 WIB di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat

Airlangga Hartarto belum mengetahui tokoh-tokoh yang akan masuk ke dalam struktur dewan pembina partai Golkar.

Airin menjadi korban terbaru Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Sebelum Airin ada sosok Musa Rajekshah di Sumatra Utara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).

Waketum Partai Golkar Adies Kadier menanggapi soal isu surat beredar mengenai permintaan kader Golkar yang meminta Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.

Seolah dejavu, ontran-ontran internal Golkar kembali terulang di era transisi Jokowi ke Prabowo Subianto.

Golkar tidak menutup kemungkinan akan mengubah AD/ART Partai Golkar jika Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka ingin bergabung.

Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pengunduran diri Airlangga Hartarto diri tak mengubah strategi pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Bahlil membantah ada campur tangan alias cawe-cawe Jokowi di balik isu pencalonannya sebagai ketua umum Golkar.

Sejumlah nama potensial seperti Agus Gumiwang, Bahlil Lahadalia, hingga Bambang Soesatyo pun muncul dinilai bisa mengisi Ketua Umum Partai Golkar.

Waketum DPP Partai Golkar Dito Ariotedjo mengakui ada aspirasi di internal partai yang menginginkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar.

Bambang Soesatyo dan Bahlil Lahadalia dinilai bisa menggantikan sosok Airlangga Hartarto untuk menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

Mantan politisi Partai Golkar, Jusuf Hamka mengatakan dirinya mengetahui kabar soal siapa pihak yang menyebabkan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum.

Meutya Hafid menyarankan seluruh Wakil Ketua Umum agar bermusyawarah untuk menentukan plt ketua umum partai Golkar.

Pengunduran diri Airlangga Hartarto seharusnya menjadi momentum bagi Golkar untuk menentukan sikap politik lebih mandiri dalam Pilkada 2024.