Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin meminta jajarannya supaya mewaspadai oknum yang berupaya melemahkan institusi kejaksaan.

Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melantik 36 pejabat yang akan menduduki posisi strategis di institusi penegak hukum tersebut.

Mantan Dirjen PP Kemenkumham, Asep Nana Mulyana resmi dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengisyaratkan pihaknya tidak ingin mengevaluasi kinerja Satgasus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMpidsus) Kejagung, kendati usianya tengah…

KPK mengaku tidak pernah dilibatkan Presiden "Jokowi" Joko Widodo untuk melakukan penelusuran rekam jejak (track record) para calon jaksa agung.

LSI menilai salah satu alasan kuat yang membuat pamor Jokowi menurun adalah karena melanggar janjinya sendiri tentang sosok jaksa agung.

Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa tidak ada yang salah dari langkah Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses penetapan Jaksa Agung.

Penunjukan Politikus HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kian mempertebal keraguan publik atas keseriusan pemerintah membenahi kejaksaan…

Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Jaksa Agung HM Prasetyo menggantikan Basrief Arif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 yang dikeluarkan hari ini.

Pengamat sosial dan politik menilai penunjukan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi tidak tepat, karena dinilai kurang mumpuni dan berasal dari lingkaran…

Pengamat demokrasi dan perdamaian menilai penunjukan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi merupakan hal yang buruk dan sebaiknya di kaji ulang.

Institusi hukum Kejaksaan Agung berpotensi tidak lagi independen dalam menangani kasus-kasus yang mangkrak, setelah politisi Partai Nasdem, HM Prasetyo ditunjuk menjadi Jaksa…

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada Undang-undang yang dilanggar ihwal pelantikan M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.

Andi menduga, alasan kuat Presiden Jokowi memilih Prasetyo sebagai jaksa agung yaitu karena pertimbangan politis untuk memperkuat barisannya.