Laju penambahan tenaga kerja konstruksi di tahun ini menjadi lebih lamban akibat pandemi virus corona

Pemerintah telah memperhitungkan setiap investasi Rp1 triliun mampu menyerap sekitar 14.000 tenaga kerja konstruksi.

Assessment center diyakini sebagai metode yang memiliki validitas tinggi dalam menilai perilaku sumber daya manusia dan dalam memilih pemimpin berkualitas unggul dan tangguh.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sertifikasi tenaga kerja (TK) konstruksi sebanyak 512.000 sepanjang 2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan sedikitnya 1 juta tenaga kerja konstruksi tersertifikasi hingga akhir tahun ini.

Provinsi Kalimantan Utara menargetkan 500 tenaga kerja konstruksi di wilayah itu tahun ini bisa tersertifikasi. Tahun lalu, tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengejar sertifikasi tenaga kerja sektor konstruksi karena jumlahnya masih sangat kecil.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mendorong agar seluruh pekerja konstruksi yang berada di lapangan harus…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pelaku usaha logistik dan jasa titipan mendorong pemerintah serius dalam memberikan sertifikasi

Jumlah pekerja di sektor kelautan dan perikanan yang sudah tersertifikasi hanya 44.300 orang, masih jauh dari jumlah tenaga kerja di sektor itu sekitar 12 juta orang.

Indonesian Hotel General Manager Association tengah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dalam merumuskan sertifikasi bagi profesi general manager hotel di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau mengaku belum ada tenaga kerja (naker) di wilayahnya yang mendapatkan sertifikat standard kompetensi dari Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP).

Kadin Kalimantan Timur mengusulkan Pemerintah Kota Balikpapan menyusun regulasi yang mengatur kewajiban sertifikasi kompetensi tenaga kerja guna menghadapi MEA 2015.

Minimnya dukungan dari para pelaku industri dinilai sebagai penyebab utama terhambatnya proses sertifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor akuntansi, teknik,…