Peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-undang Pemiilhan Kepala Daerah sebaiknya diajukan ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.

Perppu No. 1/2014 memperkenalkan tahap uji publik dalam pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia.

Perppu no. 1/2014 tidak hanya mengembalikan sistem pilkada langsung.nnBeleid tersebut juga menetapkan beberapa perubahan dalam aturan kampanye, termasuk cara peserta pilkada…

Usulan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan perubahan UU pilkada oleh DPRD yang diajukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR akhirnya memperoleh…

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis (2/10/2014) menjadi 'bola panas' sebab baru dibahas…

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pilihan politik untuk menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah…

DPR baru akan membahas Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY pada masa sidang kedua yang akan dibuka pada 5 Januari 2015.

Loyalis Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika, berpendapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang akan diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan…

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah akan segera terbit dalam waktu dekat.

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan UU Pilkada dinilai belum memiliki alasan kuat.

Tiga mantan hakim konstitusi memprediksi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilihan kepala…