Sejarah mencatat bahwa krisis politik yang dibalut dengan runtuhnya fondasi-fondasi ekonomi bisa berujung kepada tumbangnya suatu rezim.

Jokowi hanya merespons normatif manuver Badan Legislasi DPR yang mementahkan putusan MK soal UU Pilkada.

PDIP menilai ada dugaan upaya penjegalan pihaknya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dari rapat Baleg DPR RI.

Perppu yang mengatur calon tunggal bisa diterbitkan jika tidak ada penambahan kandidat calon kepala daerah dalam masa perpanjangan pendaftaran tahap kedua yang berakhir pada…

Komisi Pemilihan Umum enggan mengomentari perihal usulan penerbitan Perppu untuk menambal kekurangan UU No. 8/2015 tentang Pilkada yang belum mengatur tentang calon tunggal.nn

DPR belum akan membahas revisi sejumlah pasal UU Pilkada Langsung jika pemerintah tidak segera menyelesaikan administrasi perundangan itu.

Komisi II DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada) menjadi Undang-undang

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta DPR untuk mengadakan forum lobi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum mengubah isi UU Pilkada hasil Perppu No. 1/2014 tentang…

DPR memastikan pembahasan RUU Pilkada dan penetapan APBN Perubahan 2015 tuntas pada periode masa sidang II menyusul urgensi penetapan ketiga beleid itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis Perppu Pilkada Langsung akan diterima oleh DPR, namun harus disederhanakan pelaksanaannya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Maruarar Sirait meyakini 100% bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada Langsung akan diterima seluruh fraksi di DPR.

Politisi Partai Gerindra, Desmon Mahesa menilai sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak jelas dalam menyikapi Perppu Pilkada merupakan…

Partai Gerindra hingga kini belum membahas soal Perppu Pilkada, baik di tingkat partai maupun fraksi, dan baru akan dibicarakan pada awal tahun depan.

Komisi Pemilihan Umum mendorong DPR untuk sesegera mungkin membahas pengesahan perppu pilkada sebagai undang-undang.

Hakim Mahkamah Konstitusi menilai obyek gugatan uji materiil dan uji formil UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2014 sudah hilang lantaran terbitnya dua peraturan pemerintah…

Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan agar sembilan pemohon mencabut permohonan pengujian Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.