Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa hasil rapat fraksi memutuskan Ahmad Muzani maju menjadi pimpinan MPR.

PDI Perjuangan (PDIP) memastikan pihaknya tetap memilih Puan Maharani untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR.

Penentuan kursi Ketua DPR dipastikan mengacu kepada UU MD3 meski dibayangi oleh kemungkinan manuver partai-partai yang kontra terhadap PDIP.

Partai PDI Perjuangan (PDIP) memastian akan mengusulkan kembali Puan Maharani sebagai calon pimpinan DPR periode 2024-2029.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mencurigai alasan Jokowi mencopot Yasonna terkait dengan revisi UU MD3

Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus memastikan pihaknya tidak mendukung revisi UU MD3 di tengah polemik perebutan kursi jabatan ketua DPR RI 2024/2029

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus memastikan pihaknya tidak mendukung revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

DPR memiliki komisi sebagai alat kelengkapan yang bertugas sesuai dengan kewenangannya.

Artis yang menjadi anggota DPR untuk periode ketiga menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Selasa (1/10/2019).

Dua pekan menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019, perbincangan mengenai profil maupun kualitas calon ‘penghuni Senayan’ yang berasal dari kalangan…

Kesepakatan untuk merevisi UU MD3 tercapai dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jumat (13/9/2019).

Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengubah Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 dengan merevisi komposisi pimpinan MPR  dari lima orang …

Klausul yang dimasukkan dalam RUU APBN 2020 adalah yang terdapat dalam Pasal 182 ayat 2 huruf b yang menentukan bahwa apabila ada deviasi sebesar 10% dari asumsi makro yang…

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan…

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Hamonangan Laoly meminta parlemen memaklumi sikap Presiden Joko Widodo tatkala tidak menandatangani pengesahan UU No. 2/2018…

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan untuk empat perkara pengujian Undang Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).