Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah…

Para elite politik buah Pemilu 2019 kini sudah mulai duduk dengan rapi di panggung kekuasaan. Rona komposisi Kabinet Indonesia Maju telah diketahui bersama, menyusul para…

Evaluasi mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung atau tidak langsung akan diserahkan kepada legislatif.

Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah kekurangan,…

Komisi Pemilihan Umum mengajukan anggaran Rp830 miliar untuk mendukung menyelenggaraan 204 pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pada 2015.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setelah Perppu No 1/2004 tentang Pilkada dan Perppu No 2/2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, otomatis 204…

Seluruh fraksi di DPR sudah menyatakan sepakat perihal implementasi pilkada langsung meski tidak serta merta menerima Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung yang diajukan…

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pertama Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan mendukung perppu pilkada langsung sesuai dengan pilihan politik Koalisi…

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal Perppu Pilkada Langsung saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Keputusan Munas IX Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada Langsung akan mendorong hancur Koalisi Merah Putih di parlemen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menyelesaikan penyusunan Perppu Pilkada yang di dalamnya mengakomodasi pemilihan kepala daerah langsung dengan sejumlah perbaikan.

Dari aspek akuntabilitas, pilkada langsung dinilai punya kelebihan dibanding pilkada tidak langsung.