Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencatat dari 19,5 pekerja formal yang menjadi peserta, sebanyak 11,9 juta atau 61% di antaranya belum terdaftar dalam…

Kepesertaan pekerja dalam program jaminan pensiun yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hingga saat ini mendekati angka 5 juta.

Pelaku usaha diberi keleluasaan dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini hingga 30 November…

Semenjak diluncurkan 1 Juli lalu jumlah peserta jaminan pensiun mencapai 3,9 juta hingga pertengahan Oktober 2015

Perusahaan konsultan global yang menangangi perekrutan hingga investasi, Mercer, mencatat Jaminan Pensiun (JP) membuat pendapatan setelah tidak bekerja (replacement ratio/RR)…

Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengklaim antusian perusahaan untuk mengikuti program jaminan pensiun sangat besar.nn

Komisi IX DPR menggelar rapat dengan jajaran direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor pertengahan Juli ini akan menyambangi para pengusaha dan ratusan perusahaan di Bogor.

Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala besaran plafon atau batas atas pembayaran iuran dalam program jaminan pensiun.

Besaran persentase iuran program jaminan pensiun akan meningkat menjadi 8% pada 15 tahun mendatang.

Kalangan pekerja akan dengan tegas menolak apabila pemerintah menyepakati besaran persentase iuran jaminan pensiun sebesar 3% sebagaimana yang diusulkan oleh Kementerian…

Pemerintah masih menyembunyikan besaran persentase iuran dalam program jaminan pensiun.

Kendati rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai Jaminan Pensiun belum disahkan oleh Presiden Joko Widodo, namun BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksana dari program tersebut…

Komisi IX DPR menilai iuran untuk program jaminan pensiun sebesar 1,5% atau 3% yang diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak akan mampu…