Pemangkasan tampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam Nota Keuangan RAPBN 2020 mencapai Rp430,08 triliun justru diturunkan menjadi Rp427,09 triliun.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan daerah makin efektif dalam menggunakan anggaran yang ditransfer dari APBN kepada…

Aksi pemerintah yang melakukan beberapa perubahan kebijakan cukup signifikan dalam APBN 2019 terkait tranfer daerah dan dana desa menjadi berita terpopuler di kanal Finansial…

SEMARANG Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menilai dana desa yang sudah digelontorkan sekitar 3 tahun terakhir belum bisa memperbaiki kapasitas fiskal suatu…

JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendeteksi sekitar 50% dari Rp20 triliun dana transfer kementerian…

Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa kembali diubah untuk mengakomodasi program dana desa ke sektor padat karya atau cash for work, sesuai instruksi Presiden Joko…

Bisnis.com, JAKARTA Realisasi transfer ke daerah dan dana (TKDD) desa hingga akhir Agustus 2017 telah mencapai Rp502,62 triliun atau 65,6% dari total anggaran.

Rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 bakal berdampak ke daerah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi meminta pemerintah jangan memangkas anggaran transfer daerah dalam revisi APBNP 2016 karena akan menyulitkan pemerintah daerah…

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluhkan lambannya realisasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tersebut.

Sekitar 45,8% dari penyesuaian dana transfer ke daerah dalam postur APBNP 2016 dieksekusi dengan cara penundaan atau carry over ke tahun anggaran 2017.

Kementerian Keuangan menggunakan langkah penundaan atau carry over pencairan pagu sebagian dana transfer ke daerah yang ada dalam APBNP 2016.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Budi Waseso menyebut penyaluran dana transfer daerah rawan penyelewengan baik di level pusat maupun daerah.

Pemerintah membentuk tim khusus dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencegah penyelewengan dana transfer daerah, sehingga kepala daerah berani untuk menggunakannya.

Pemerintah meningkatkan anggaran transfer daerah pada 2016 sebesar Rp106 triliun menjadi lebih dari Rp700 triliun.