Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer Ke Daerah per 31 Agustus 2024 terealisasi sebesar Rp56,42 triliun atau 70,15% dari pagu, tumbuh 10,86% (yoy).

Simak pernyataan Menkeu Sri Mulyani menyindir soal alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Ada yang lenyap dan tak jadi apa-apa.

Pendapatan daerah tersebut juga ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp42,18 triliun dan pendapatan lainnya Rp2,30 triliun.

Angka yang diterima sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya Rp1,13 triliun.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memperluas skema berbagi beban atau burden sharing dengan pemerintah daerah dalam rangka mengamankan kebutuhan belanja di tengah terbatasnya…

Bisnis, BOGOR — Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi berupa pemangkasan transfer dana ke daerah bagi pemerintah daerah (pemda) yang memiliki tumpukan saldo menumpuk…

Peme­rin­tah Kota Makassar tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) 2022 karena Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Penge­cua­lian…

Realisasi terendah berada di Denpasar yakni baru mencapai 16,64 persen pada kuartal III/2021 dengan nilai Rp7,75 miliar.

Pengenaan opsen pajak dengan persentase tertentu secara tidak langsung akan mendistorsi pendapatan daerah apabila salah dalam menentukan tarif.

Terkait jenis transfer ke daerah, Apeksi berpendapat bahwa perlu diusulkan jenis TKD ditambah dengan dana kelurahan dan dana insentif daerah.

Presiden telah memerintahkan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengawal hal tersebut hingga ke level Forkopimda.

RUU HKPD diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang salah satunya disebabkan oleh belum adanya lompatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, meskipun anggaran…

Ketentuan terkait penundaan dan pemotongan dua jenis dana transfer daerah ini tertuang dalam Pasal 159 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disampaikan…

Kementerian Keuangan menegaskan reformasi kebijakan akan membidik pemberian dana ke daerah berdasarkan kinerja.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai alokasi dana untuk daerah saat ini tidak dibagikan secara adil oleh pemerintah pusat.

Volume TKDD yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus diikuti dengan perbaikan pelayanan publik di seluruh daerah.