Per 30 September 2024, produksi daun hijau tembakau PTPN I Regional 4 telah mencapai 11.766,54 ton dengan rendemen 8,85%.

Berdasarkan konsensus analis, mayoritas sekuritas menyematkan peringkat ‘sell’ untuk saham Gudang Garam (GGRM).

Serikat pekerja berharap pemerintahan Prabowo bisa melibatkan seluruh pihak saat merumuskan aturan soal tembakau atau rokok untuk mencegah polemik.

Industri tembakau menanti pengesahan keputusan pemerintah soal cukai hasil tembakau (CHT) yang tidak naik.

Buruh industri Hasil Tembakau (IHT) was-was karena berisiko terimbas PP 28 tahun 2024 dan RPJMK

Pengaturan kemasan polos tanpa merek untuk seluruh produk rokok dinilai dapat mengancam keberlangsungan tenaga kerja di industri hulu-hilir tembakau.

Para pedagang pasar menilai aturan PP Kesehatan yang diturunkan dalam RPMK telah melakukan diskriminasi pada sektor ekonomi rakyat.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah PHK dari Januari hingga akhir Agustus mencapai 46.240 pekerja.

Para petani tembakau dan cengkeh mengharapkan pemerintahan baru bisa menjamin keberlangsungan tanaman komoditas strategis tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan disebut dapat membuat industri hasil tembakau (IHT) makin terpuruk.

Panen petik pertama harga tembakau mencapai Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogram rajangan bahkan untuk petik ke empat mencapai Rp54.000 per kilogram rajangan.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik bakal disahkan pada akhir September 2024.

Forum Backstager Indonesia-Riau mencatat 62 anggota event organizer akan merasakan dampak langsung dari pengesahan Ranperda KTR.

PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463, dianggap tak jauh berbeda dengan isi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pemerintah resmi melarang perdagangan eceran rokok, pedagang kecil hingga gerai warung tradisional terancam.

Pelaksanaan larangan penjualan rokok eceran dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Berikut ini alasannya.