DPR buka suara soal RUU Perampasan Aset tak kunjung masuk dalam daftar Prolegnas 2025.

Baleg DPR belum memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

Ketua DPR Puan Maharani merespons permintaan Presiden Jokowi untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar menyentil pernyataan Presiden Jokowi yang meminta DPR untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang digadang menjadi solusi dari macetnya pemulihan hak negara menguap.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Komisi III DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk penguatan pemberantasan korupsi.

Bambang Pacul mengingatkan KPK dan PPATK ihwal penyelarasan program prioritas nasional kedua lembaga, dengan RUU

OJK mengungkap modus pencucian uang melalui aset digital seperti aset kripto yang berpotensi merugikan negara hingga Rp139 triliun

UU Perampasan Aset Koruptor dinilai semakin urgent dengan fakta jika korupsi jadi penghambat investasi

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta kadernya yang lolos di DPR RI, dapat mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

Menko Mahfud menyebut Satgas BLBI telah menyita dan merampas aset dan kekayaan para obligor senilai Rp34,6 Triliun atau 31,3% dari target sekitar Rp110 triliun

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa pihaknya terus mendorong RUU Perampasan Aset dibahas kembali di DPR RI

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu undangan dari DPR untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset

Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara mengenai perkembangan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Jokowi mengklaim bahwa pemerintah pusat selalu aktif terus mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset

Menkopolhukam RI Mahfud MD optimis Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset bisa segera diproses DPR.