Mahfud MD mengatakan bahwa surat presiden atau surpres terkait rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR setelah libur lebaran.
Hidayat Nur Wahid menyarankan agar Pemerintah tidak melulu membuat gimmick terkait RUU Perampasan Aset dan fokus menuntaskan draft-nya dan menyerahkan ke DPR.
Presiden Jokowi buka suara terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset bakal menjadi payung hukum penunjang penindakan korupsi.
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang paling sulit di Indonesia adalah perampasan asset atau recovery asset.