Petani tembakau se-Jawa Timur mengadukan nasib sawah ladangnya melalui kanal #LaporMasWapres

Asosiasi tembakau mengajukan sejumlah usulan kepada Presiden Prabowo untuk menjaga ekosistem industri tembakau.

Pemerintah memberikan sinyal tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 dan membuat petani sedikit lega

Petani tembakau dan cengkeh di Yogyakarta dan Solo Raya menolak rencana penerapan rokok kemasan polos tanpa merek

Pelaku ekosistem industri tembakau membeberkan dampak adanya rencana kenaikan cukai hingga aturan kemasan polos.

Petani tembakau mengharapkan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RPMK sebagai aturan teknis dan meninjau ulang PP No. 28/2024.

Wacana kenaikan cukai rokok hingga penerapan PP Kesehatan dinilai dapat berdampak pada kesejahteraan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok.

Panen petik pertama harga tembakau mencapai Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogram rajangan bahkan untuk petik ke empat mencapai Rp54.000 per kilogram rajangan.

Petani tembakau berharap pemerintah tidak menaikkan cukai rokok pada 2025.

Ekonom menilai implementasi PP Kesehatan perlu memperhatikan kepentingan industri padat karya hingga ekonomi nasional.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai PP No. 28/2024 tentang Kesehatan bisa berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai PP Kesehatan bisa memicu terjadinya PHK massal bagi Industri Hasil Tembakau (IHT).

Industri rokok ataupun hasil tembakau (IHT) dinilai terus mengalami tekanan dan pengetatan, meski memiliki kontribusi penerimaan yang cukup besar.

Pasal-pasal terkait tembakau dalam RPP Kesehatan yang bakal disahkan pemerintah berpotensi semakin menghempaskan industri tembakau.

Pro-kontra juga pada tataran kementerian, sebab RPP Kesehatan menggolongkan tembakau sebagai zat adiktif yang bakal dibatasi promosi maupun distribusi.

APTI berharap capres dalam Pemilu 2024 bisa pro terhadap petani tembakau.