Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, Kemenkeu hanya bermitra dengan Komisi XI dalam membahas APBN untuk DPR periode 2024—2029.

Presiden Jokowi optimistis pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto akan tetap memperhatikan rekomendasi BPK dalam menjalankan keuangan Negara.

Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto memastikan akan menjaga amanah Presiden Jokowi untuk mengelola dengan baik keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sederet catatan merah keuangan negara hingga akhir 2023, menjelang selesainya pemerintahan Presiden Jokowi.

Kejagung melalui Jamdatun menyelamatkan dan memulihkan total ratusan triliun rupiah keuangan negara melalui proses hukum sepanjang 2023.

Kebijakan fiskal dibuat untuk menjaga kestabilan harga di pasar, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem.

Tata kelola keuangan negara di tengah tekanan ekonomi kembali mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kontraksi pendapatan negara selama pandemi Covid-19 menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami tekanan dan membuat defisit fiskal di atas 6% pada 2020.

CELIOS menilai potensi kerugian negara cukup besar dari kebijakan insentif harga gas. Negara akan kehilangan penerimaan ketika harga gas internasional tengah menguat.

Penghentian ekspor itu tidak akan membebani keuangan negara. Alasan utamanya, tidak terdapat pengenaan bea keluar dari ekspor batu bara.

Angka tersebut didapat dari hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli dari 2017 sampai dengan Juni 2020.

THR ASN yang dipangkas ini menunjukkan kenyataan bahwa keuangan negara dalam suatu keadaan yang sulit akibat pandemi Covid-19

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham agar mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya…

Menteri Keuangan mengakui upaya menekan defisit selama 3 tahun hingga kembali di bawah 3 persen akan sangat sulit. Berikut penjelasannya.

Sepanjang 2017, Mahkamah Agung telah berkontribusi kepada keuangan negara senilai Rp18,25 triliun yang berasal dari pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pelanggaran…

Badan Pemeriksa Keuangaan belum dapat memacu audit kinerja pada 2015 mengingat penambahan jumlah pegawai yang tidak signifikan di tengah pemekaran daerah yang getol.