Ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi yang dirancang pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar 5,5% cukup realistis.

DPR Komisi V menyatakan persetujuannya untuk RAPBN-P Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp116,8 triliun pada Kamis, 12 Februari 2015.

Samuel Sekuritas Indonesia mengemukakan pasar masih menunggu sejumlah data pada pekan ini

Seiring dengan perubahan beberapa asumsi makro, pengelolaan fiskal, maupun perubahan nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah bersiap mengajukan…

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur melalui APBN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019…

Dalam waktu dekat pemerintah akan mengeksekusi penaikan harga BBM bersubsidi pasca bergulirnya dana bantuan sosial dalam bentuk KIS, KIP, dan Simpanan Keluarga Sejahtera…

Pemerintah akan mengandalkan empat instrumen surat utang untuk menggaet valuta asing untuk menutup 20% kebutuhan pembiayaan bruto APBN 2015 yang mencapai Rp431,4 triliun.

Asumsi makro yang lebih sehat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2015 diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri pasar terhadap Indonesia.

Pemerintah mengatakan akan kemungkinan celah bagi presiden terpilih untuk mengajukan perubahan terhadap APBN 2015 pada akhir tahun untuk memasukkan program-program strategis…

Meski pemerintah menegaskan rancangan anggaran bersifat baseline, anggaran mandatori nyatanya menyita porsi RAPBN 2015 hingga 34%. Hal ini dianggap mempersempit ruang bagi…

Ekonom menilai pemerintahan saat ini tidak memiliki perencanaan anggaran yang matang dan akan memberatkan pemerintahan mendatang. n

Pemerintah kelihatan tidak sungguh-sungguh merancang RAPBN, mungkin karena bukan mereka yang akan mengerjakan kewajiban tersebut. Misalnya asumsi inflasi dipatok hanya 4,4%.…

-Pemerintah baru hanya memiliki dua kesempatan untuk mensinkronkan paket kebijakan dengan rencana penerimaan dan belanja negara 2015.

Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK menilai ada sejumlah hal yang tak diungkap dengan jujur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato RAPBN 2015.

Pemerintahan baru sepertinya diminta untuk semakin serius memberi perhatian kepada dunia pendidikan, sejalan dengan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2015 yang diajukan…

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai usulan pemerintah dalam RAPBN 2015 yang menganggarkan Rp9,1 triliun untuk alokasi anggaran dana desa masih jauh dari harapan.