Untuk mencegah terjadinya aborsi ini usia kehamilan yang ideal dan risiko yang bisa muncul

Kepala Subdirektorat III Sumber Daya Lingkungan Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Adi Vivid mengatakan, polisi menemukan dugaan praktik aborsi di Jalan Cimandiri…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 mengenai pelegalan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan, telah menjadi kontroversi.

PP itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis yang ada hubungannya dengan dibolehkannya aborsi.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdltul Ulama KH Hasyim Muzadi berpendapatan bahwa aborsi atau menggugurkan kandungan kehamilan "boleh-boleh" saja.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan, pemerintah tidak pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang praktik aborsi.

Kementerian Kesehatan menyatakan masih banyak peraturan pendamping yang harus disusun sebelum PP No.61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi atau yang sering dijuluki PP Aborsi…