Indonesia dinilai mampu mencapai tax ratio 15% dengan mengubah struktur penerimaan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai sulit secara politik.

Menurut Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Semarang, sosok Sri Mulyani menjadi penyebab tidak kunjung berdirinya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029.

Badan Penerimaan Negara diyakini masih menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat janji Prabowo yang akan dibentuk, namun tidak dalam waktu dekat.

Setelah Sri Mulyani menjadi kandidat kuat Menteri Keuangan Prabowo, pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPM) diyakini akan batal.

Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan alasan batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara bukanlah wacana baru. Menkeu Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu sosok yang sejak lama menolak rencana itu.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi tidak menentu, usai presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani menjadi Menkeu.

Bergabungnya Sri Mulyani sebagai menteri di kabinet baru Prabowo Subianto mengundang tanda tanya mengenai nasib Kementerian Penerimaan Negara.

Empat nama telah mengikuti uji kelayakan di hadapan Tim Prabowo untuk menjadi calon menteri penerimaan negara.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan transformasi transformasi birokrasi dapat menjadi solusi atas besarnya porsi pembayaran utang dalam APBN.

Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi.

Tantangan pembentukan BPN dinilai ada di sisi internal pemerintahan. Namun, setelah terbentuk, efeknya dinilai bisa positif terhadap rasio pajak.

Bagi Chatib Basri, belum terdapat simpulan apakah pembentukan Badan Penerimaan Negara akan membuat pendapatan negara lebih baik atau tidak.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melebur Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Otorita Penerimaan Negara

Apindo buka suara soal peleburan Ditjen Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN).