Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Solo (Kasmaji) menggelar Sarasehan Budaya dan reuni yang membahas berbagai tantangan dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

PSDMBP Kementerian ESDM bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Kyoto, Jepang untuk meningkatkan kedaulatan sumber daya alam

Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi.

Instrumen operasi moneter BI menawarkan insentif kepada eksportir dan perbankan guna mendorong DHE SDA ditempatkan lebih lama di dalam negeri.

Pemerintah dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat untuk mengatur pengusahaan sumber daya air lebih ketat guna menjamin hak rakyat atas air.

Dengan sumber daya alam yang melimpah itu, idealnya Desa Mak Teduh dan UKUI Dua menjadi desa yang makmur. Namun, kenyataan di lapangan ternyata jauh dari kondisi ideal.

Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air harus menimbang alokasi pemanfaatan sehingga asas air untuk kemakmuran rakyat dapat terealisasi

Peraturan pemerintah tentang pengusahaan sumber daya air ditargetkan terbit pada akhir bulan ini.

Peraturan Pemerintah terkait pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air ditargetkan baru bisa diterbitkan pada pertengahan Juni 2015.

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk melakukan pembahasan terkait penyusunan RUU sumber daya air

KPK akan menempatkan anggotanya sebagai auditor yang mengawasi komitmen seluruh kementerian dan lembaga negara dalam melaksanakan rencana aksi gerakan nasional penyelamatan…

Seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) rencana aksi gerakan nasional penyelamatan sumber daya…

Presiden Joko Widodo memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan persiapan gerakan nasional Penyelamatan sumber daya alam (SDA).

Produsen minuman di dalam negeri menyarankan dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menggantikan UU No.7/2014 tentang Sumber Daya Air yang dicabut…

Kemenperin mengakui ketidakpastian hukum pascapencabutan UU No. 7 /2004 tentang sumber daya air berpotensi mengganggu iklim dan ketertarikan investasi di industri minuman.