Salah satu pajak yang diharapkan dihapus oleh pengembang yakni pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditanggung developer rumah subsidi.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menghapus PPN dan BPHTB sektor properti. Apa dampaknya?

Keringanan sebesar 30 persen untuk pengurusan periode sampai dengan 9 Februari 2023 dan 20 persen untuk periode sd 24 Februari 2023.

Bisnis, SURABAYA — Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya menyiapkan insentif berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB mulai dari 25% hingga…

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal menjelaskan memang saat ini sedang ada pembahasan revisi Perda terkait dengan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah, namun tidak ada klausul…

Sekretaris Bapenda Pekanbaru Adrizal menjelaskan Ranperda BPHTB Gratis ini bertujuan agar semua alas hak pertama atas lahan atau tanah milik masyarakat, bisa segera ditingkatkan…

Pemberian insentif pajak ini bertujuan merelaksasi beban masyarakat untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menjelaskan pihaknya mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Kementerian Agraria…

Untuk kedua jenis pajak ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon yakni masing-masing 20 persen PBB-P2 dan 50 persen untuk BPHTB untuk pembayaran selama bulan…

Meski yakin penjualan rumah second akan naik karena insentif BPHTB yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta, harga hunian akan tetap mengalami koreksi.

insentif itu akan berdampak sangat baik untuk mendongkrak penjualan rumah second. Diperkirakan penjualan rumah second bisa naik 15 persen di akhir tahun karena insentif itu.

Dikutip dari Pergub DKI Jakarta Nomor 60/2021, wajib pajak bisa memperoleh keringanan BPHTB dengan mengirimkan surat permohonan keringanan yang ditujukan kepada Kepala Unit…

Penurunan tarif BPHTB juga mendorong investor untuk membangun industri di wilayah tersebut, sehingga berpotensi menambah lapangan kerja.

Pengembang terus mendesak pemda-pemda untuk menurunkan besarpersentase Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan itu tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari turunan UU Cipta Kerja.

Realestat Indonesia (REI) mendorong konsumen untuk memanfaatkan secara maksimal insentif PPN yang diberikan pemerintah, apalagi kebijakan itu hanya berlaku selama 6 bulan.