Dinas Pendapatan Kota Medan hingga saat ini belum berniat untuk mengubah besaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat meminta penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk rumah murah.

Pengurusan ribuan akta jual beli [AJB] dan akad kredit rumah di Jawa Barat terhenti sejak Pemerintah Pusat menurunkan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)…

Sekretaris Dinas Pendapatan Kota Balikpapan Ahdiansyah mengatakan, konsultasi itu harus ditempuh oleh pemerintah agar pemangkasan nilai pajak itu tidak malah menggerus pendapatan…

Pemerintah daerah diminta tidak justru menaikkan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP tatkala menyepakati penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, khususnya…

Pemerintah daerah diminta tidak menaikkan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP tatkala menyepakati penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, khususnya untuk…

Sejumlah pemerintah daerah melunak terhadap desakan dari pemerintah pusat agar menurunkan BPHTB dari 5% menjadi 1% untuk Dana Investasi Real Estate. Meski begitu, pemda masih…

Bupati Kubu Raya Rusman Ali meminta Pemerintah Pusat meninjau kembali penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan BPHTB.

Pemerintah Kota Surabaya menyambut baik semangat dasar pemerintah pusat untuk menggeliatkan investasi jangka panjang. Tapi jika cara yang ditempuh ialah menurunkan batas…

Komisi II DPRD Badung mendesak pemerintah daerah segera merevisi aturan yang mengatur besaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB menjadi 1% seperti…

Pemerintah Kota Surabaya menyambut baik semangat dasar pemerintah pusat untuk menggeliatkan investasi jangka panjang. Tapi jika cara yang ditempuh ialah menurunkan batas…

Pemkot Kediri belum mau menurunkan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan alasan masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tetap menjadi kewenangan daerah.

Wali Kota Pekalongan HM Basyir Ahmad mendukung penuh langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menghapus NJOP, PBB dan BPHTB…