TNI merespons bahwa ada aparat mendata KTP dan Kartu Keluarga (KK) warga Cilincing, Jakarta Utara.

Rencana Presiden Joko Widodo meningkatkan pendapatan operasional Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebesar 771% harus sejalan dengan peningkatan kinerja para Babinsa dalam meminimalisir…

Pemerintah akan melakukan harmonisasi dana anggaran untuk Bintara Pembina Desa (Babinnsa), karena sering membantu dalam tugas di lapangan.

Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali kebijakan merekrut Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mencukupi kekurangan tenaga…

Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendesak Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta maaf kepada Babinsa terkait tudingan bahwa ada pengerahan dari Babinsa untuk mengarahkan masyarakat…

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta jajaran TNI untuk tetap berkoordinasi dalam pengawasan keterlibatan prajurit dalam Pilpres 2014.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan bahwa isu mengenai Koptu Rusfandi, yang mendata preferensi pilihan warga menjelang pilpres, tidak akan berdampak secara sistemis…

Berbeda dengan TNI AD yang menyatakan Koptu Rusfandi dan Kapten Inf. Saliman bersalah, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko justru menyampaikan bahwa berdasar pengusutan Bawaslu,…

Apa yang dilakukan Babinsa dimaksud, menurut keterangan resmi TNI AD, adalah atas inisiatif sendiri dan bukan atas perintah atasannya hingga ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Berdasar penyelidikan TNI, babinsa yang diduga mengarahkan suara warga ternyata seorang tamtama berpangkat kopral satu yang baru sebulan bertugas sebagai sopir di Koramil…

Calon Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengarahkan pilihan warga, terutama warga Tionghoa di Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat tidak akan terlibat dalam kegiatan politik secara…