Kebijakan jalan berbayar elektronik diprediksi akan membuat biaya perjalanan bertambah 50 persen—70 persen.

Setidaknya ada 3 institusi yang disebut bakal mengelola ERP. Yakni, Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian, atau pihak ketiga.

Pemprov DKI mengusulkan tarif jalan berbayar ERP di Jakarta berkisar Rp5.000 hingga Rp19.000.

Pemprov DKI sedang mematangkan rencana daftar 25 jalan berbayar atau ERP di Jakarta.

ERP menjadi langkah strategis untuk mengatasi kemacetan di jalan utama Jakarta juga sebagai pengganti aturan ganjil genap.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di seluruh jalanan protokol Jakarta dibahas pada 2020.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta pemerintah provinsi DKI mempercepat implementasi penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing ((ERP)…

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menilai lelang electronic road pricing masih berjalan hingga saat ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menargetkan implementasi jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) pada tahun ini.

Peralatan beserta sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing yang diujicobakan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, masih kesulitan mendeteksi nomor polisi…

Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan electronic road pricing (ERP) atau ruas jalan berbayar di sepanjang Jl. Jendral Sudirman, Jl MH Thamrin dan Jl Medan Merdeka Barat dengan…