Kemenkop UKM berharap adanya lembaga khusus seperti LPS bisa memberikan jaminan bagi nasabah koperasi, agar tidak terulang lagi kasus seperti Indosurya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang disusun untuk memperbaiki tata kelola koperasi hingga saat ini belum kunjung disahkan.

Menkop UKM Teten Masduki mendesak DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Koperasi seiring banyaknya koperasi simpan pinjam yang bermasalah

Rancangan Undang-undang Perkoperasian akan dibahas dalam Rapat Kerja antara Pemerintah dan DPR, bulan ini. Isyu menyangkut kewenangan Dewan Koperasi Indonesia diperkirakan…

Penyusunan rancangan undang-undang koperasi yang tengah digodok di DPR dianggap berpotensi bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Dewan Koperasi Indonesia menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, selain itu mengimbau pemerintah dan seluruh gerakan…

Kalangan pergerakan koperasi merasa lega Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No.17/2012 dalam sidangnya 28 Mei 2014 tentang Perkoperasian karena UU tersebut justru dinilai…

Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sementara Kementerian Koperasi dan UKM menerima keptusan lembaga tertinggi terkait…