Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait pernyataan sebelumnya terkait pemerintah akan melakukan penundaan PPN 12%.

Ekonom menilai rencana kucuran bansos untuk meredam dampak pajak pertambahan nilai (PPN) 12% bukan solusi yang tepat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum ada pembahasan terkait dengan penundaan penerapan tarif PPN 12% oleh pemerintah.

Hingga Kamis (28/11/2024), sebanyak 15.000 orang menandatangani petisi Tolak PPN 12%, menuntut Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan pajak itu.

Luhut Binsar Pandjaitan menemui Boeing dan Garuda Indonesia (GIAA) untuk mencari solusi tekan harga tiket pesawat.

Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah jurus efisiensi demi Indonesia bisa menghemat anggaran negara hingga 40%.

Mahfud MD ungkap persahabatan dengan Luhut Binsar Pandjaitan terus terjalin 24 tahun lamanya, terutama saat pemerintahan Presiden Gus Dur.

Mahfud MD memiliki keakraban khusus dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya tercatat pernah membereskan kasus sawit hingga penyelundupan minyak.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah yang tak meloloskan

Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Menkeu Chatib Basri hingga Mantan Mendag Mari Elka Pangestu menjadi Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Kaesang, luhut, dan sederet tokoh terpantau menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional pada Sabtu (2/11/2024) di Jakarta.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut menjadi pembicara dalam agenda Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menko Marves di era pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Apa saja tugasnya?

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berkantor di kantor lama Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelum mengisi 2 jabatan pada pemerintahan Prabowo, Luhut diketahui memiliki total harta kekayaan senilai Rp1 triliun.

Presiden boleh berganti, namun Luhut masih memperoleh posisi strategis di pemerintahan.