Rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini meninggalkan kebijakan pengereman belanja modal yang menyebabkan defisit APBN sangat mengecil seperti yang terjadi pada rezim-rezim…

Kalangan DPR mengaku bisa menerima penjelasan pemerintah soal target pertumbuhan ekonomi 2016 pada kisaran 5,8% hingga 6,2% melalui penguatan faktor domestik.

Performa pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran tidak kunjung membaik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan penyerapan anggaran belanja 2015 dapat tercapai 94%, atau Rp110 triliun dari total anggaran Rp118 triliun.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 Kementerian Perhubungan yang baru mencapai 10% dari…

Komisi VI DPR telah menyetujui anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015 sebesar Rp133,8 miliar yang ditetapkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang…

Komisi XI DPR meminta pemerintah memberikan alokasi dana untuk subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P)…

Pemerintah menggelar lelang surat utang negara (SUN) berdenominasi rupiah pada 6 Januari 2015dengan jumlah indikatif yang dilelang mencapai Rp12 triliun.

APBN Perubahan 2015 akan bersifat ekspansif dengan menggelontor stimulus fiskal untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi meskipun pada saat yang sama otoritas moneter…

Pemerintah memastikan akan mengeksekusi 57% target pembiayaan APBN 2015 pada semester I, mengantisipasi pengetatan likuiditas di tengah rencana normalisasi kebijakan moneter…

Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU APBN 2015 dengan pendapatan negara Rp1.793,6 triliun dan belanja negara Rp2.039,5 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap presiden dan pemerintah baru hasil Pemilu 2014 berhasil menjalankan RKP dan APBN Tahun 2015.