Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dipersiapkan sebagai penyelenggara penjaminan polis nasabah asuransi agar tidak lagi terjadi gagal bayar.

OJK juga tengah berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengkaji lebih jauh aspek teknis Lembaga Penjamin Polis (LPP) nantinya akan seperti apa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keberadaan lembaga penjamin polis makin mendesak dengan munculnya sejumlah kasus terkait asuransi yang terjadi belakangan ini.

UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan lembaga tersebut harus sudah ada paling lambat tiga tahun setelah undang-undang perasuransian terbit.

Pembentukan Lembaga Penjamin Polis merupakan amanat Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian.

JAKARTA — Stakeholders di industri perasuransian berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Penjaminan Polis dipercepat. Regulasi itu nantinya akan menjadi dasar bagi pembentukan…