Dua asosiasi pelaku usaha mebel berbeda sikap dalam memandang implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).n

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) menilai rencana Kementerian Perdagangan untuk menghapus pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)…

Indonesia berpotensi kalah bersaing dengan sejumlah negara Asia Tenggara dalam merebut pasar produk kayu legal bila Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak diterapkan…

Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangkang dari perintah Presiden Joko Widodo terkait kewajiban Sistem…

Pengusaha mebel dan kerajinan berbasis kayu yang tergabung dalam Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) meminta pemerintah mengkaji kembali kewajiban…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan tidak akan membatalkan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menggodok rencana pendirian trading house atau pusat perdagangan kayu legal khusus untuk pengusaha kecil.

Produk kayu dan turunannya yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu (SLK) dipastikan akan dapat dengan mudah masuk Uni Eropa akhir tahun ini.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat nilai ekspor produk kayu meningkat setelah diberlakukannya syarat sertifikasi legalitas kayu.

Sebanyak 65 orang pelaku industri kecil dan menengah sektor furniture dan produk kerajinan berbahan kayu di Kabupaten Gianyar mendapatkan pendampingan pembuatan sertifikat…

Forest Watch Indonesia (FWI) menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum sepenuhnya memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi mengenai…

Dinas Kehutanan Provinsi Bali menyatakan akan ada pengaruh terhadap produk berbasis kayu terkait rencana penghapusan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) oleh pemerintah…

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bila kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dihapus akan menjadi risiko yang cukup tinggi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan batasan maksimal hingga 31 Desember 2015 untuk mengurus sertifikasi kayu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan batasan maksimal hingga 31 Desember 2015 untuk mengurus sertifikasi kayu.