JAKARTA—Pemerintah optimistis kinerja ekspor kayu ke Inggris Raya akan terus meningkat di tengah proses keluarnya negara itu dari Uni Eropa, menyusul ditekennya kesepakatan…

Pada tahun ini, ekspor mebel dan furnitur diperkirakan mencapai 5%—6% secara year-on-year (yoy).

Sejak awal dijadikan mandatori pada 2012, penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) digadang-gadang menjadi salah satu senjata untuk memerangi aktivitas pembalakan…

Pelaku usaha sektor kehutanan mengaku siap menyumbang masukan apabila pemerintah meneruskan wacana penyempurnaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah mengungkapkan hanya sebagian kecil perusahaan furnitur yang telah memiliki sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia, Asmindo, mendorong industri furnitur skala kecil untuk menangkap peluang dan meningkatkan daya saingnya melalui penerapan…

JAKARTA — Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) yang telah berjalan dua tahun belum mampu mengerek ekspor kayu dan produk kayu Indonesia secara signifikan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan alokasi pembiayaan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)  bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)…

Para pelaku industri mebel Jawa Tengah (Jateng) menilai, penerapan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dinilai menjadi beban tersendiri bagi para produsen, terutama…

Upaya melindungi industri kayu Indonesia dari hulu sampai hilir telah melewati perjalanan panjang, di tengah tren perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend memandang kebijakan Indonesia untuk memegang lisensi Forest Law, Enforcement, Governance, and Trande (FLEGT) untuk verifikasi…

Ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa meningkat sekitar 17% dalam setahun sejak pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu.

Pelaku industri mebel nasional meminta pemerintah tidak memberlakukan kewajiban Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk hilir.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berancang-ancang untuk merilis sistem pemantauan hutan berbasis pesawat nirawak (drone).

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diklaim membantu meningkatkan daya saing produk furniture dan kerajinan Indonesia di tingkat global.