Sepanjang 2021, KontraS melihat ada semacam pola sejumlah pejabat melayangkan somasi dan mengajukan laporan kepada kepolisian terhadap warga yang mengkritik kebijakan publik.

KontraS menyebut pemerintahan Jokowi kerap memberikan karpet merah bagi para pelanggar hak asasi manusia dari beberapa negara

Luhut tak terima dengan judul video dan merasa difitnah dalam hal bisnis tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Pengacara mengklaim pernyataan yang disampaikan Haris Azhar terkait bisnis tambang Luhut di Papua berdasarkan riset dengan data yang valid.

Luhut Pandjaitan mengatakan dirinya selalu mengajak orang-orang yang mengkritiknya duduk bersama.

Kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Asfinawati mengatakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengkritik Luhut sebagai kapasitas pejabat negara, bukan individu.

Simak kronologi perseteruan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Mulai dari video Youtube hingga akhirnya Luhut…

Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut dan kini tengah ditindaklanjuti oleh Sub Direktorat Siber pada Dit Reskrimsus.

Jika pengadilan mengabulkan gugatan perdata Rp100 miliar tersebut, maka uang itu akan disumbangkan sepenuhnya untuk kesejahteraan warga Papua.

Menteri Luhut menempuh jalur hukum setelah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tak mau meminta maaf atas pebuatannya.

Luhut Binsar Panjaitan akan mengambil keputusan terkait somasi yang dilayangkan ke Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Disebut Terlibat Bermain Tambang Emas di Papua, Luhut Layangkan Somasi

Pidato Jokowi semestinya terwujud dalam implementasi dan realisasi dari pemajuan HAM. Jadi, tidak sekadar lip service.

Deklarasi damai dinilai tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

KontraS mempetanyakan penuntasan peristiwa Talangsari di era Presiden Jokowi.