Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan JPU harus berani memanggil sekaligus memeriksa Luhut Binsar Pandjaitan untuk dikonfrontir.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan hasil investigasi tim pencari fakta dalam tragedi Kanjuruhan.

KontraS melansir kronologi pembunuhan Munir Said Thalib yang dibunuh dengan zat kimia arsenik.

KontraS dan PBHI mewakili empat korban kerangkeng manusia di Rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Peranginangin.

Haris Azhar dan Fatia memastikan akan memenuhi panggilan penyidik kepolisian.

Haris Azhar mengonfirmasi informasi ihwal penetapan dirinya dan Fatia sebagai tersangka.

Vokalis Efek Rumah Kaca (ERK) Cholil Mahmud resmi bergabung dengan KontraS untuk periode 2022-2023.

Polda Metro Jaya membenarkan soal upaya jemput paksa terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pada Selasa (18/1) pagi terkait laporan Luhut Pandjaitan.

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama…

Polisi menyebut penjemputan paksa Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (FA) dan Direktur Lokataru, Haris Azhar (HA), sudah sesuai prosedur.

Fatia dan Haris didatangi polisi di kediamannya untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Mereka menolak dan memilih untuk datang sendiri ke Polda terkait kasus pencemaran nama Luhut…

Lima orang polisi mendatangi rumah KoordinatorKontraS Fatia Maulidyati hendak menjemput paksa memenuhi panggilan polisi, Selasa (18/1/2022), terkait kasus pencemaran nama…

Kontras menilai gagalnya mediasi antara Luhut Pandjaitan dengan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti sebagai sikap arogansi.

Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi undangan mediasi dengan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinaror Kontras Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya pada Senin…

Sepanjang 2021, KontraS melihat ada semacam pola sejumlah pejabat melayangkan somasi dan mengajukan laporan kepada kepolisian terhadap warga yang mengkritik kebijakan publik.

KontraS menyebut pemerintahan Jokowi kerap memberikan karpet merah bagi para pelanggar hak asasi manusia dari beberapa negara