Pemerintah memastikan tidak memasukkan dana saksi bagi partai politik (parpol) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dalam APBN, sebab dana saksi tidak memiliki payung hukum sehingga…

Wacana Dewan Perwakilan Rakyat agar dana saksi disubsidi penuh pemerintah berpotensi melanggar regulasi.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan dana saksi dibayarkan penuh oleh pemerintah dan masuk ke dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.

Jika tidak sedikit parpol dan banyak pihak menolak wacana dana saksi pemilu 2014 yang dibiayai dari uang rakyat, Partai Golkar justru mengaku heran dan tetap ngotot.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan pihaknya hingga kini belum mengalokasikan dana saksi partai politik (Parpol) dalam pos belanja 2014.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo menyatakan tidak keberatan pihaknya disebut sebagai partai yang sombong oleh partai politik lainnya karena…