Mendagri Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi belanja dan pendapatan sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta.

Penyerapan anggaran harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar kemanfaatan yang diharapkan bisa tercapai maksimal.

Pembelanjaan ini dilakukan di dua market place, yaitu aplikasi BajuBodo dan Mbizmarket.

Pemerintah daerah menyebutkan sejumlah permasalahan yang membuat minimnya serapan belanja APBD hingga November 2022.

Belanja Kementerian dan Lembaga di Kaltim naik dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi sebesar itu bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu tumbuh 6,87 persen. September 2021, realisasinya Rp5,37 triliun atau 59,71 persen.

Semua bentuk belanja pemerintah sudah terjadwal kecuali belanja rutin.

Realisasi pendapatan daerah selama Januari-Juli 2022 tercatat mencapai sekitar Rp10,7 triliun, sedangkan realisasi belanja mencapai sekitar Rp7 triliun.

Ini untuk peningkatan pelayanan urusan wajib pemerintah daerah, bukan untuk mobil pejabat.

Angka ini kemungkinan akan bertambah dengan penginputan realisasi dana BOS pdaa SMA/SMK/SLB, sehingga belanja diperkirakan bisa mencapai 94 persen.

Seharusnya dengan kekuatan APBD yang dimiliki, pemda dapat menstimulasi variabel konsumsi rumah tangga.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang menyatakan akan melaksanakan percepatan belanja sebelum tutup tahun anggaran.

Pemerintah daerah di Sumatra Selatan diimbau agar tidak melakukan tradisi belanja secara besar-besaran pada akhir tahun karena memicu peningkatan laju inflasi di daerah tersebut.

Diharapkan semua satuan kerja di November nanti dapat menyerap APBD secara maksimal.

Penyesuaian ini kami lakukan sesuai dengan kondisi ril dan guna mempercepat penanganan Covid-19 di Lombok Timur.