Realisasi belanja pemerintah daerah sepanjang 2023 tampak sulit menyamai pencapaian tahun sebelumnya. Penyerapan yang terbilang minim jelang akhir tahun menjadi indikatornya.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jatim mendorong agar pemerintah daerah di Jatim segera mempercepat belanja.
Terkait potensi pemborosan belanja daerah, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi belanja pegawai di daerah masih mencatatkan porsi yang cukup tinggi
Realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Maret 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp706,57 miliar atau 19,49 persen dari pagu.
Sampai 31 Januari 2023 terdapat surplus APBD konsolidasian sebesar Rp5,26 triliun atau tumbuh sebesar 17,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.