Realisasi penyaluran Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Agustus 2023 mencapai Rp16,30 triliun.

Realisasi belanja negara ditopang belanja pemerintah pusat 45,4 persen dari pagu dan belanja transfer ke daerah 48,19 persen dari pagu.

Terkait potensi pemborosan belanja daerah, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi belanja pegawai di daerah masih mencatatkan porsi yang cukup tinggi

Sepanjang tahun lalu, belanja pegawai di daerah membukukan realisasi sebesar Rp365,4 triliun.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) menyebutkan belanja Daerah APBD pada kuartal I telah terealisasi 18,48 persen. 

Realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Maret 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp706,57 miliar atau 19,49 persen dari pagu.

Realisasi sebesar itu berarti tumbuh sebesar 9,76 persen (yoy) yang terdiri atas perpajakan sebesar Rp3,28 triliun.

Usulannya perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi dari 47 menjadi 33 instansi.

Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,93 persen dari realisasi Desember 2021.

Mendagri Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi belanja dan pendapatan sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta.

Penyerapan anggaran harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar kemanfaatan yang diharapkan bisa tercapai maksimal.

Pembelanjaan ini dilakukan di dua market place, yaitu aplikasi BajuBodo dan Mbizmarket.

Pemerintah daerah agar meningkatkan koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga (K/L) untuk akselerasi kuartal IV/2022, serta peningkatan kualitas belanja.

Belanja Kementerian dan Lembaga di Kaltim naik dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi sebesar itu bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu tumbuh 6,87 persen. September 2021, realisasinya Rp5,37 triliun atau 59,71 persen.

Semua bentuk belanja pemerintah sudah terjadwal kecuali belanja rutin.