Bupati Belitung Timur Burhanudin mengungkapkan wilayahnya baru mendapatkan DBH Sawit pada 2023 senilai Rp8,7 miliar dan pada 2024 senilai Rp7,68 miliar.

Kemenko PMK menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Kemenko PMK menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Penyaluran dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit sepatutnya menjadi angin segar bagi pekerja dan petani di sektor pengolahan komoditas tersebut.

Transparansi pemanfaatan DBH menjadi perhatian pemangku kepentingan di sektor perkebunan sawit dari sejumlah daerah setelah pemerintah mulai menggelontorkan anggaran 2023.

Kalangan petani di Provinsi Riau meminta pemerintah daerah memprioritaskan pemanfaatan Dana DBH Sawit untuk peningkatan infrastruktur pendukung produksi.

Kemenkeu telah menunggu restu Jokowi untuk pencairan DBH sawit senilai Rp3,4 triliun tersebut sejak April 2023. 

Pemerintah Provinsi Riau masih memperjuangkan agar pemerintah pusat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara usul penerapan dana bagi hasil (DBH) untuk hasil ekspor minyak kelapa sawit.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah melobi Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH) Cruide Palm Oil (CPO).