Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden No.3/2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2024.

UU No.1/2023 tentang KUHP telah mengatur denda selangit bagi korporasi pelaku kejahatan.

Untuk pertama kalinya, pidana korporasi diatur dalam regulasi sekelas undang-undang. Substansi ini bak pedang bermata dua. Di satu sisi, pasal pidana korporasi mampu menciptakan…

Satu lagi korporasi ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Kalimantan Tengah, sehingga jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 15 di sejumlah daerah.

Korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2017 lalu, PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering (PT NKE)…

KPK berharap ke depan penanganan sebuah kasus korupsi korporasi dapat selesai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Setelah Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 disahkan pada akhir Desember 2016, aparat penegak hukum telah memiliki guidance dalam menindak korporasi yang terlibat…

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menerapkan pasal kejahatan korporasi mulai tahun depan mengacu undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.