Beberapa tokoh kunci di pemerintahan masih menjadi simbol kepercayaan investor asing. Komposisi kabinet pun patut menjadi perhatian demi lancarnya arus modal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 untuk Indonesia yang stagnan menjadi cambuk bagi semua.

Stagnasi pemberantasan korupsi di era Jokowi itu ditunjukkan dengan skor indeks persepsi korupsi yang tak bergerak dari tahun sebelumnya.

Transparency International Indonesia (TII) merilis skor IPK 2023 Indonesia sebesar 34/100 atau sama dengan tahun sebelumnya yakni 34. Sayang, rangkingnya turun.

Jokowi disebut kecewa dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada tahun 2022.

Wapres Ma’ruf Amin memastikan bahwa pemerintah selalu memegang teguh komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Pemerintah perlu membuat terobosan untuk mengatrol indeks persepsi korupsi yang stagnan di angka 30-an.

Kabag Pemberitaan KPK menilai capaian skor indeks persepsi korupsi melibatkan peran banyak pihak sehingga untuk meningkatkannya diperlukan kerja sama.

Presiden Joko Widodo menyatakan pemberantasan korupsi dievaluasi seiring penurunan kinerja tecermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022.

Transparency International Indonesia (TII) mencatat bahwa ada tiga indikator sumber data yang memicu penurunan skor tersebut.

Indeks persepsi korupsi Indonesia turun 4 poin atau anjlok di angka 34 dari tahun sebelumnya yakni 38/100.    

Indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2021 Indonesia mendapatkan skor 38 atau naik satu poin jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 37.

Sejumlah kebijakan yang bertumpu pada kacamata ekonomi dan investasi tanpa mengindahkan faktor integritas hanya akan memicu terjadinya korupsi

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai perbaikan indeks persepsi korupsi di Indonesia patut diapresiasi.

Kenaikan dua poin tersebut disebabkan karena adanya perbaikan tata kelola bisnis.

Keempatnya yaitu Political Risk Service, IMD Wolrd Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultansy dan World Justice Poject.