Brasil sebagai Presidensi G20 2024 meluncurkan aliansi global memberantas kelaparan dan kemiskinan dengan target 2030.

KTT G20 Brasil dibuka Senin (18/9/2024), yang menjadi ajang debut Presiden Prabowo Subianto di forum tahunan itu.

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan dari segi populasi hingga banyaknya sumber daya yang dimiliki.

Pemerintahan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan proaktif menarik lebih banyak pertemuan internasional ke Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Perubahan iklim, lingkungan, kelaparan, serta terciptanya ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting dalam presidensi Brasil

Presiden Jokowi menyebut Indonesia menerima pemasukan hingga trliunan rupiah dari agenda pertemuan internasional hingga

Menkeu Sri Mulyani akan menghadiri pertemuan The G20 FMCBG atau Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Brasil.

Pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 di Washington pekan ini diperkirakan kembali gagal dalam menghasilkan komunike atau kesepakatan bersama.

Dalam pertemuan G20, ada banyak pertemuan sampingan (side events) yang memfasilitasi investasi dan penumbuhan bisnis baru.

Investasi perusahaan Warren Buffett di Taiwan Semiconductor Manufacturing potensial terdorong sentimen positif pertemuan Joe Biden-Xi Jinping.

Ada beberapa pemimpin negara yang membawa kendaraan dengan keamanan tingkat tinggi di G20, seperti Joe Biden dan Xi Jinping.

Pendanaan itu berasal dari Just Energy Transition Partnership atau JETP yang dipimpin AS dan Jepang. Penggunaan dana terutama untuk pensiun dini PLTU.

Sebanyak hampir 300 motor listrik Zero Motorcycles dipakai oleh personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan KTT G20.

Meskipun telah disiapkan Hyundai Genesis Electrified G80, para kepala negara lebih memprioritaskan faktor keamanan dengan memboyong mobil antipeluru di KTT G20.

Mengingat momen KTT G20, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah mempercepat pengesahan RUU EBT sebagai payung hukum bagi pengusaha.