Pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lambat dari perkiraan dikarenakan penanganan pandemi Covid-19 masih belum berjalan secara optimal hingga saat ini.

Dua ekonom senior memberikan pandangannya soal terpilihnya Budi Gunaldi Sadikin. Berikut ini pandangan mereka.

Faisal Basri menyayangkan anggaran kesehatan yang dipangkas dari Rp212,5 triliun di 2020 menjadi Rp169,7 triliun pada 2021. Padahal, Indonesia harus menghadapi situasi pandemi…

Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan penerapan skema vaksin berbayar yang dilakukan BUMN dan disetujui pemerintah merupakan praktik biadab.

Sejumlah ekonom senior mengungkapkan kegusarannya terhadap kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Menurut mereka, bantuan langsung tunai lebih…

Adapun, negara-negara lain seperti India dan Filipina mulai berangsur-angsur mencatat penambahan kasus harian yang lebih rendah. Sementara itu, Indonesia malah mencetak rekor…

Dalam akun twitter @FaisalBasri, ekonom tersebut meminta Jokowi untuk segera menyelamatkan Indonesia.

Sayangnya, dampak dari kebijakan tersebut masih kurang terasa lantaran penyebaran Covid-19 yang masih belum mereda di Tanah Air. Hal ini termasuk kebijakan suku bunga acuan…

Kontraksi ekonomi Indonesia ini akan berlangsung lebih lama jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Dalam akun twitter @FaisalBasri, ekonom tersebut meminta Sang Kepala Negara untuk lebih mendengarkan suara masyarakat ketimbang Bank Dunia terkait UU Cipta Kerja.

Jika pemerintah ingin target pertumbuhan ekonomi 7 persen tercapai dan tenaga kerja lebih banyak yang bisa terserap, maka yang harus diberantas adalah korupsi.

Oleh karena itu, ekonom senior ini menilai tidak tepat jika pemerintah menyelesaikan masalah dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan landasan yang keliru, maka Omnibus Law…

Faisal Basri mengungkapkan investasi tahunan kita lebih tinggi dari China, Malaysia, Thailand, Brazil, dan Afrika Selatan. Tanpa omnibus law, Indonesia masih bisa menarik…

Baik kajian maupun rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai menunjukkan bahwa pemerintah sedang frustasi dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal yang paling mendesak adalah Perppu penanganan Covid-19. Pasalnya, Covid-19 merupakan sumber pemicu masalah di ekonomi keseluruhan, termasuk sistem keuangan.