Jumlah tersebut meningkat dari angka 6.000 rekening yang terkait judi online (judol) berdasarkan penyampaian pada Agustus 2024.

OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah memberikan NIK untuk pembukaan rekening atau menyewakan rekening bank kepada orang lain.

LinkAja telah memberikan sanksi larangan bertransaksi terhadap lebih dari 300 akun dan menindak hampir 100 kasus diduga terkait transaksi judi online.

Selama semester 1/2024 terjadi arus uang keluar ke Singapura dengan jumlah yang cukup fantastis lebih dari Rp3.500 triliun.

Lebih dari 1.000 anggota DPR, DPRD, dan staf terungkap turut menjadi pemain judi online, dengan transaksi mencapai miliaran rupiah.

PPATK telah melaporkan transaksi para caleg hingga parpol sebesar Rp80 triliun ke Bawaslu-KPK.

PPATK mencatat bahwa transaksi mencurigakan paling banyak dilakukan melalui sektor perbankan, khususnya bank swasta.

Tingginya transaksi gelap atau mencurigakan di E-money dan E-wallet patur diduga sebagai penmodus baru pencucian uang.

PPATK menyebut nilai transaksi mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada PSN selama 2023 mencapai puluhan triliun rupiah.

Temuan-temuan PPATK itu membuka kedok berbagai modus transaksi mencurigakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

PPATK mengungkap laporan transaksi keuangan mencurigakan caleg 2024 yang sudah masuk dalam DCT, di antaranya diduga terkait korupsi dan narkoba

PPATK mengungkap bahwa transaksi yang terjadi pada rekening pengurus dan anggota parpol meningkat dengan pesat sepanjang 2022-2023 alias jelang Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu perlu bersikap tegas terhadap potensi penyimpangan di balik kasus transaksi mencurigakan dana partai politik.

PPATK menduga transaksi mencurigakan senilai hingga Rp1 triliun di rekening beberapa partai politik berasal dari sejumlah tindak pidana.

PPATK menjelaskan perihal transaksi mencurigakan terkait dengan dana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang telah diserahkan kepada KPU dan Bawaslu.

KPU terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya indikasi transaksi janggal menjelang Pemilu 2024.