Pemerintah dan DPR diingatkan untuk tidak memaksakan pengesahan RUU Pertanahan pada periode DPR yang tersisa sekitar dua bulan setengah mengingat banyak pihak terkait yang…

Koalisi yang terdiri dari 43 organisasi dari berbagai daerah di Indonesia itu memandang pengesahan RUU Pertanahan harus ditunda.

Rancangan Undang - Undang (RUU) Pertanahan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ditargetkan tuntas pada September 2019.

Kendati kepemilikan asing untuk properti Indonesia itu tidak signifikan, sekecil apapun itu pasti bisa menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang kini masih dibahas di DPR dinilai perlu dibahas lebih mendalam lagi karena bukan hanya masalah tanah semata, melainkan menyangkut…

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menempatkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sebagai proritas pada 2018 mendatang.

Pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan pada pertengahan 2018.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan siap dibahas bersama antara pemerintah…

Politisi Partai Golkar Hetifah Sjaifuddin mengatakan RUU pertanahan akan kembali dibahas dipertengahan Mei mendatang.

Kalangan pengembang berha-rap rencana pemerintah bersama DPR untuk menyusun Undang-Undang Pertanahan akan memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan mendukung…

Pemerintah berencana membentuk panitia khusus untuk membahas rancangan undang-undang pertanahan yang akan menjadi revisi terhadap UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok…

Mengatasi rumitnya pembebasan tanah untuk kepentingan infrastruktur, pemerintah disarankan membentuk bank tanah yang khusus ditangani oleh satu badan layanan umum (BLU).

Pengkajian lebih lanjut atas rancangan undang-undang Pertanahan dinilai mutlak diperlukan guna menjaga potensi pertumbuhan sektor industri nasional.

Badan Pertanahan Nasional menegaskan Rancangan undang-undang Pertanahan tidak diarahkan sebagai regulasi anti-bisnis.

Rancangan undang-undang Pertanahan diharapkan dapat mengakomodasikan tata cara yang memudahkan perpanjangan dan pembaharuan hak dengan mudah.